Warga di Mukomuko Terlanjur Tanam Sawit Tanpa Izin dalam Area Hutan, Ini Solusinya Menurut KPH Agar Tidak Terjerat Pidana



Sebagimana rilis siaran pers Nomor: SP. 032/HUMAS/PPIP/HMS.3/02/2022 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menegaskan bahwa sawit bukan tanaman hutan. Hal ini berdasarkan pada berbagai peraturan pemerintah, analisis historis dan kajian akademik berlapis.

''Dari berbagai peraturan, nilai historis, kajian akademik, wacana umum dan praktik, sawit jelas bukan termasuk tanaman hutan dan pemerintah belum ada rencana untuk merevisi berbagai peraturan tersebut,'' tegas Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari (Dirjen PHL) KLHK, Agus Justianto di Jakarta, Senin (7/2/2022).

Dalam Permen LHK P.23/2021 Sawit juga tidak masuk sebagai tanaman rehabilitasi hutan dan lahan (RHL).

Lalu bagaimana dengan masyarakat yang terlanjur menanam sawit di wilayah hutan?

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu mengarahkan warga yang terlanjur menanam sawit tanpa izin atau ilegal dalam kawasan hutan di daerah ini.

Baca juga : ekonomi potensial 95 persen dari hasil hutan bukan kayu

Masyarakat akan diarahkan mengikuti program perhutanan sosial sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Sesuai aturan kita ada perhutanan sosial, kami arahkan ke situ," kata Kepala KPH Kabupaten Mukomuko Aprin Sihaloho dalam keterangannya di Mukomuko dukutip dari Antara, Kamis, 4 Agustus.

Ia mengatakan hal itu terkait dengan solusi terhadap sejumlah warga yang telanjur menanam sawit dalam kawasan hutan tanpa izin atau ilegal di daerah ini. 

KPH setempat selain mengarah warga mengikuti program perhutanan sosial, juga membuat laporan kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penindakan terhadap masyarakat yang mengikuti program ini.

 "Kami telah menyampaikan kepada warga termasuk yang jual beli kawasan Hutan Produksi Air Rami untuk mengikuti program perhutanan sosial serta konsekuensi hukum bagi warga yang tidak mau mengikuti program ini," ujarnya. 

Terkait dengan kriteria dan persyaratan penerima program ini adalah tanaman kelapa sawit yang sudah berusia di atas lima tahun dan luas lahan yang diusahakan maksimal seluas lima hektare.

Baca juga : Menteri LHK Diminta Cabut Izin PPKH PT AGM, Jika Ganti Rugi tak Diselesaikan

Ia mengatakan, warga yang mendapatkan program ini diberikan hak untuk mengelola lahan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan selama 35 tahun dan bisa diperpanjang selama 35 tahun lagi.

Ia menambahkan, ada dua desa, yakni Desa Karya Mulya dan Tunggang yang telah mendapatkan program perhutanan sosial atau hutan kemasyarakatan di lahan seluas 203 hektare dalam kawasan hutan.

Ia mengatakan, pihaknya pada 2021 telah mengusulkan warga yang tersebar pada delapan desa di daerah ini sebagai penerima program perhutanan sosial di lahan seluas 12 ribu hektare kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

Sebanyak delapan desa tersebut, yakni Desa Lubuk Talang, Desa Serami Baru, Desa Retak Mudik, Desa Lubuk Bento, Desa Air Bikuk, Desa Lubuk Selandak, dan Desa Lubuk Bangko.

"Warga yang tersebar di delapan desa ini menanam sawit tanpa izin di Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh II," ujarnya lagi. 

sumber: voi


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tipe Hutan yang Paling Besar Menyimpan Karbon

Image
Hutan yang tersebar di seluruh penjuru dunia serta ada di setiap negara memiliki jenisnya masing-masing. Jenis hutan yang ada tentu sesuai dengan kondisi alam negara tersebut. Seperti, hutan pada iklim tropis, iklim dingin, dataran rendah hingga daerah pegunungan, bahkan di pulau-pulau yang kecil. Penyebaran hutan di seluruh dunia membentuk adanya kesepakatan, bahwa setiap negara di dunia wajib berperan serta dalam usaha penurunan emisi gas buang. Hutan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Hutan menutupi hampir sepertiga dari seluruh daratan di bumi serta menyediakan manfaat esensial bagi seluruh spesies. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, semua berasal dari hutan. Saat ini, bumi sedang mengalami perubahan iklim (climate change) yang dapat mengancam kehidupan di bumi. World Bank memprediksi pada tahun 2030, efek perubahan iklim dapat membawa kemiskinan bagi 100 juta orang di dunia. Ada berbagai tipe hutan, ada beragam jenis pohon. Tiap tipe dan jenis hu
Read more

43 Juta Ha Lahan Hutan Tumpang Tindih dengan Tambang hingga Sawit

Image
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap terdapat beberapa ketidaksesuaian data batas daerah, tata ruang, dan kawasan hutan. Akibatnya, terjadi tumpang tindih kawasan di beberapa titik. Airlangga mengatakan, dirinya telah menetapkan empat peta indikator tumpang tindih melalui Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian.  Data ini diperoleh dari hasil sinkronisasi satu peta yang ditujukan untuk penyelesaian pemanfaatan ruang yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, izin, Dan/Atau Hak Atas Tanah. "Antara lain bukti ketidaksesuaian batas daerah, tata ruang dan batas hutan di 34 provinsi yang memotret 43,5 juta hektare (ha) yang terindikasi adanya ketidaksesuaian antara tata ruang dan kawasan hutan," ungkapnya di acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024, melalui video yang ditayangkan di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2021). Tidak hanya
Read more

Berikut Upaya Dishut Sultra Untuk Pulihkan Daerah Aliran Sungai

Image
  DAS  merupakan wilayah daratan yang secara topografi dibatasi oleh punggung gunung maupun batas batuan, seperti jalan atau tanggul yang menampung dan menyimpan air hujan untuk dialirkan ke laut melalui sungai utama. Sulawesi Tenggara memiliki banyak aliran sungai yang mengalir dari pegunungan dan bermuara ke wilayah pesisir atau danau. Oleh karena itu, rehabilitasi  Daerah Aliran Sungai (DAS)  menjadi bagian penting dalam penataan wilayah di Sulawesi Tenggara. Kerusakan DAS dapat disebabkan oleh perubahan tata guna lahan, lahan kritis serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan  DAS . Kerusakan lingkungan DAS dapat dilihat dari penyusutan luas hutan serta kerusakan lahan kawasan lindung yang berada di sekitar DAS. Dalam menangani kerusakan DAS yang berada di luar kawasan hutan, Dishut Sulawesi Tenggara melakukan beberapa program, di antaranya mengadakan program rehabilitasi. Jika DAS yang rusak berada di sekitar lahan masyarakat, maka akan dibuat program peng
Read more