Menteri LHK Diminta Cabut Izin PPKH PT AGM, Jika Ganti Rugi tak Diselesaikan

Menteri LHK Diminta Cabut Izin PPKH PT AGM, Jika Ganti Rugi tak Diselesaikan,


Kasus dugaan pencaplokan lahan warga oleh PT Antang Gunung Meratus (AGM) kini terus bergulir di ranah hukum. 

Terbaru dikabarkan, PT AGM telah menghentikan aktivitas pertambangan di lahan milik Fahriansyah seluas 28 hektar lebih yang berlokasi di Desa Batang Kulur Kiri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Perwakilan pemilik lahan, Bahrudin mengungkapkan, PT AGM telah menarik semua alat berat dari lokasi lahan milik Fahriansyah. 

"Kami berterima kasih sekali kepada Ditkrimum Polda Kalsel selaku penyidik atas kemajuan perkara yang kami laporkan," ujarnya kepada Gatra.com di Banjarbaru, Selasa (23/8).

Pria yang akrab disapa Udin Palui itu pun meminta kepada PT AGM untuk segera menyelesaikan proses ganti rugi atau tali asih kepada pemilik lahan yang disebutnya sampai saat ini belum pernah menerima sepeserpun.

Dia utarakakan, dari surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No: SK.166/MenLHK/Setjen/Pla.0/9/2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang pinjam pakai kawasan hutan PT AGM luas 110,21 hektar wilayah Kabupaten HSS dan Tapin pada huruf kedelapan memutuskan menyelesaikan hak - hak pihak ketiga apabila terdapat hak - hak pihak ketiga di dalam areal izin pinjam pakai kawasan hutan dengan meminta bimbingan dan fasilitas pemda setempat.

"Pemilik lahan sudah melakukan mediasi dengan PT AGM yang difasilitasi Pemkab HSS pada tahun 2017. 

Kala itu PT AGM mengatakan telah memberikan ganti rugi atau tali asih, namun tidak bisa menunjukkan bukti bahwa tali asih telah diberikan," jelas Bahrudin.

Apa yang dilakukan PT AGM, imbuh Bahrudin, sangat merugikan pemilik lahan karena tidak mengindahkan surat keputusan Menteri LHK tentang pinjam pakai kawasan hutan untuk menyelesaikan hak - hak pihak ketiga.

"Kalau sampai minggu ini, PT AGM belum juga menyelesaikan ganti rugi, kami akan ke Kementerian LHK di Jakarta memberitahukan kepada Ibu Menteri Siti Nurbaya apa yang telah dilakukan PT AGM yang selama ini melakukan aktivitas penambangan namun, masalah ganti rugi belum diselesaikan. 

Kalau masih bersikeras, kami minta ibu menteri mencabut izin pinjam pakai kawasan hutan PT AGM," tegasnya.

Bukan itu saja, pemilik lahan, sambung Bahrudin, juga meminta PT AGM untuk mereklamasi lahan yang telah di tambang. "Termasuk juga menanam kembali pohon - pohon yang telah di babat sampai bisa menghasilkan seperti karet dan tanaman bernilai ekonomis lainnya," tukasnya.

Diberitakan Gatra.com sebelumnya, Tim penyidik Reskrim Polda Kalsel bersama Tim Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Kamis (21/7) melakukan pemeriksaan lokasi untuk pengambilan titik koordinat objek pelaporan di wilayah Desa Batang Kulur Kiri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang masuk dalam kawasan hutan produksi.

Kuasa Hukum PT AGM, Suhardi mengungkapkan, hasil dari pengambilan titik koordinat setidaknya menjadi bukti apakah PT AGM melakukan pencaplokan lahan atau tidak.

Ditegaskannya, berdasarkan data PT AGM yang mereka pegang, objek pelaporan masuk dalam Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT AGM Blok 3 Warutas.

"Itu berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan," ujarnya kepada Gatra.com di Kandangan.

Dia sampaikan, karena kasus ini masuk dalam tahap proses hukum, maka pihaknya menghormati penyidikan yang saat ini masih berlangsung.

"Nanti hasil pemeriksaan titik koordinat ini makin mempertegas kalau PT AGM tidak melakukan apa yang dituduhkan pelapor terkait pencaplokan lahan, sebab berdasarkan dokumen yang telah dipelajari, perusahan dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan telah mengantongi izin IPPKH dari Kementerian," ujarnya

Bahkan, terang Suhardi, PT AGM telah memberikan tali asih dan ganti rugi tanam tumbuh terhadap lahan yang di kelola oleh masyarakat berupa tanam tumbuh di kawasan tersebut.

"PT AGM dalam menjalankan usahanya selalu patuh dan taat akan aturan dan mekanisme yang berlaku," tandasnya.

sumber: gatra

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tipe Hutan yang Paling Besar Menyimpan Karbon

Image
Hutan yang tersebar di seluruh penjuru dunia serta ada di setiap negara memiliki jenisnya masing-masing. Jenis hutan yang ada tentu sesuai dengan kondisi alam negara tersebut. Seperti, hutan pada iklim tropis, iklim dingin, dataran rendah hingga daerah pegunungan, bahkan di pulau-pulau yang kecil. Penyebaran hutan di seluruh dunia membentuk adanya kesepakatan, bahwa setiap negara di dunia wajib berperan serta dalam usaha penurunan emisi gas buang. Hutan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Hutan menutupi hampir sepertiga dari seluruh daratan di bumi serta menyediakan manfaat esensial bagi seluruh spesies. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, semua berasal dari hutan. Saat ini, bumi sedang mengalami perubahan iklim (climate change) yang dapat mengancam kehidupan di bumi. World Bank memprediksi pada tahun 2030, efek perubahan iklim dapat membawa kemiskinan bagi 100 juta orang di dunia. Ada berbagai tipe hutan, ada beragam jenis pohon. Tiap tipe dan jenis hu
Read more

43 Juta Ha Lahan Hutan Tumpang Tindih dengan Tambang hingga Sawit

Image
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap terdapat beberapa ketidaksesuaian data batas daerah, tata ruang, dan kawasan hutan. Akibatnya, terjadi tumpang tindih kawasan di beberapa titik. Airlangga mengatakan, dirinya telah menetapkan empat peta indikator tumpang tindih melalui Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian.  Data ini diperoleh dari hasil sinkronisasi satu peta yang ditujukan untuk penyelesaian pemanfaatan ruang yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, izin, Dan/Atau Hak Atas Tanah. "Antara lain bukti ketidaksesuaian batas daerah, tata ruang dan batas hutan di 34 provinsi yang memotret 43,5 juta hektare (ha) yang terindikasi adanya ketidaksesuaian antara tata ruang dan kawasan hutan," ungkapnya di acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024, melalui video yang ditayangkan di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2021). Tidak hanya
Read more

Berikut Upaya Dishut Sultra Untuk Pulihkan Daerah Aliran Sungai

Image
  DAS  merupakan wilayah daratan yang secara topografi dibatasi oleh punggung gunung maupun batas batuan, seperti jalan atau tanggul yang menampung dan menyimpan air hujan untuk dialirkan ke laut melalui sungai utama. Sulawesi Tenggara memiliki banyak aliran sungai yang mengalir dari pegunungan dan bermuara ke wilayah pesisir atau danau. Oleh karena itu, rehabilitasi  Daerah Aliran Sungai (DAS)  menjadi bagian penting dalam penataan wilayah di Sulawesi Tenggara. Kerusakan DAS dapat disebabkan oleh perubahan tata guna lahan, lahan kritis serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan  DAS . Kerusakan lingkungan DAS dapat dilihat dari penyusutan luas hutan serta kerusakan lahan kawasan lindung yang berada di sekitar DAS. Dalam menangani kerusakan DAS yang berada di luar kawasan hutan, Dishut Sulawesi Tenggara melakukan beberapa program, di antaranya mengadakan program rehabilitasi. Jika DAS yang rusak berada di sekitar lahan masyarakat, maka akan dibuat program peng
Read more