Problematika Transisi Izin Pertambangan dalam Kawasan Hutan dari IPPKH ke PPKH


Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 41/ Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) mengatur penggunaan kawasan hutan pada pasal 38. Pasal ini mengizinkan pemakaian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan di hutan produksi dan hutan lindung. Selain itu, mengatur kebolehan pemakaian hutan untuk pertambangan melalui skema Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Pada perkembangannya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kehutanan Nomor 1 Tahun 2004 untuk menyelesaikan problematika tumpang-tindih area pertambangan di hutan lindung. Perpu ini memberikan izin terhadap 13 perusahaan tambang untuk melanjutkan kegiatan produksinya. Dengan alasan, ketigabelas perusahaan tersebut memiliki cadangan tambang yang jelas dan memenuhi syarat keekonomian.

Baca juga : Rp 15 Juta untuk 1 Hektar, Praktik Jual Beli Lahan Hutan Ilegal di Mukomuko Bengkulu

Secara substantif, Perpu Nomor 1/2004 menambah ketentuan baru pada Pasal 83 huruf a. Dalam pasal itu disebutkan semua perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum UU Kehutanan berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian tersebut. Hal ini sangat disayangkan, bahwa seharusnya Perpu ini tidak perlu terbit apabila izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) memiliki tata kelola yang bagus.

Penyimpangan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Ekonomi

Kemudian pada praktiknya, banyak penyimpangan IPPKH untuk pertambangan. Pemerintah daerah banyak memberikan rekomendasi pertimbangan teknis dan lemahnya pengawasan pemerintah pusat dalam ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 

Setelah rezim UU Cipta Kerja berlaku, muncul peraturan Menteri LHK Nomor P.24/2020 tentang penyediaan kawasan hutan untuk ketahanan pangan (food estate). Meskipun mekanismenya bukan termasuk IPPKH, tetapi aturan ini bertentangan dengan aturan lain yang hanya mengizinkan hutan lindung untuk obat-obatan, budi daya jamur, penangkaran satwa, tidak untuk lumbung pangan.

Baca juga : Menteri Investasi Di Gugat Karena Mencabut Izin Pelepasan Kawasan Hutan

Para politisi pun mengkritik pemerintah di titik ini karena mereka menganggap pertimbangan ekonomi lebih dominan dibanding lingkungan. Sebab, PP Nomor 105 Tahun 2015 Tentang Perubahan Penggunaan Kawasan Hutan, menyebutkan bahwa aktivitas non-kehutanan selain harus punya izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) juga wajib menyerahkan lahan kompensasi. Untuk pertambangan, lahan kompensasinya dua kali lipat dari luas lahan pinjam pakai. 

Konsep Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk Usaha Pertambangan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, IPPKH diubah menjadi persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH), hal ini diatur dalam Pasal 94 ayat (1). 

Terutama dalam hal Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat 1 huruf a, diatur bahwa pertambangan di kawasan hutan produksi dapat dilakukan dengan ketentuan: 

1. penambangan dengan pola pertambangan terbuka; dan/atau 

2. penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah; 

Sementara untuk pertambangan dalam Kawasan Hutan Lindung hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan: 

1. turunnya permukaan tanah; 

2. berubahnya fungsi pokok Kawasan Hutan secara permanen; dan/atau 

3. terjadinya kerusakan akuifer air tanah

sumber: heylawedu

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tipe Hutan yang Paling Besar Menyimpan Karbon

Image
Hutan yang tersebar di seluruh penjuru dunia serta ada di setiap negara memiliki jenisnya masing-masing. Jenis hutan yang ada tentu sesuai dengan kondisi alam negara tersebut. Seperti, hutan pada iklim tropis, iklim dingin, dataran rendah hingga daerah pegunungan, bahkan di pulau-pulau yang kecil. Penyebaran hutan di seluruh dunia membentuk adanya kesepakatan, bahwa setiap negara di dunia wajib berperan serta dalam usaha penurunan emisi gas buang. Hutan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Hutan menutupi hampir sepertiga dari seluruh daratan di bumi serta menyediakan manfaat esensial bagi seluruh spesies. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, semua berasal dari hutan. Saat ini, bumi sedang mengalami perubahan iklim (climate change) yang dapat mengancam kehidupan di bumi. World Bank memprediksi pada tahun 2030, efek perubahan iklim dapat membawa kemiskinan bagi 100 juta orang di dunia. Ada berbagai tipe hutan, ada beragam jenis pohon. Tiap tipe dan jenis hu
Read more

43 Juta Ha Lahan Hutan Tumpang Tindih dengan Tambang hingga Sawit

Image
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap terdapat beberapa ketidaksesuaian data batas daerah, tata ruang, dan kawasan hutan. Akibatnya, terjadi tumpang tindih kawasan di beberapa titik. Airlangga mengatakan, dirinya telah menetapkan empat peta indikator tumpang tindih melalui Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian.  Data ini diperoleh dari hasil sinkronisasi satu peta yang ditujukan untuk penyelesaian pemanfaatan ruang yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, izin, Dan/Atau Hak Atas Tanah. "Antara lain bukti ketidaksesuaian batas daerah, tata ruang dan batas hutan di 34 provinsi yang memotret 43,5 juta hektare (ha) yang terindikasi adanya ketidaksesuaian antara tata ruang dan kawasan hutan," ungkapnya di acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024, melalui video yang ditayangkan di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2021). Tidak hanya
Read more

Berikut Upaya Dishut Sultra Untuk Pulihkan Daerah Aliran Sungai

Image
  DAS  merupakan wilayah daratan yang secara topografi dibatasi oleh punggung gunung maupun batas batuan, seperti jalan atau tanggul yang menampung dan menyimpan air hujan untuk dialirkan ke laut melalui sungai utama. Sulawesi Tenggara memiliki banyak aliran sungai yang mengalir dari pegunungan dan bermuara ke wilayah pesisir atau danau. Oleh karena itu, rehabilitasi  Daerah Aliran Sungai (DAS)  menjadi bagian penting dalam penataan wilayah di Sulawesi Tenggara. Kerusakan DAS dapat disebabkan oleh perubahan tata guna lahan, lahan kritis serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan  DAS . Kerusakan lingkungan DAS dapat dilihat dari penyusutan luas hutan serta kerusakan lahan kawasan lindung yang berada di sekitar DAS. Dalam menangani kerusakan DAS yang berada di luar kawasan hutan, Dishut Sulawesi Tenggara melakukan beberapa program, di antaranya mengadakan program rehabilitasi. Jika DAS yang rusak berada di sekitar lahan masyarakat, maka akan dibuat program peng
Read more