KLHK Perintahkan Tim Tertibkan Tambang dan Sawit dalam Hutan


Upaya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, untuk menertibkan perkebunan sawit yang tak memiliki izin di wilayah hutan, didukung penuh oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan (Kadis LHK) Riau, Mamun Murod.

Menteri Siti Nurbaya mengeluarkan Surat Perintah Nomor: PT.23/MENLHK/PGHLHK/GKM.2/4/2022 tentang Identifikasi dan Konsolidasi kegiatan usaha tak memiliki izin di wilayah hutan kepada Tim Verifikasi Lapangan tertanggal 28 April 2022.

"Kita dukung penuh upaya dilakukan Bu Menteri LHK dengan mengeluarkan Surat Perintah kepada Tim Verifikasi untuk menertibkan kegiatan usaha tak miliki izin di kawasan hutan. Kita siap dukung itu semua," jelas Kadis LHK, Mamun Murod, Rabu (18/5/2022).

Baca juga : Penggunaan Kawasan Hutan Tanpa Izin, Ini Konsekuensi Hukumnya

Ia menjelaskan, dengan dikeluarkannya Surat Perintah dari Menteri LHK tersebut diharapkan menjadi solusi terbaik atas persoalan selama ini terjadi di Riau. 

Selama ini, perkebunan kelapa sawit ada dalam kawasan hutan.

Daerah, tuturnya, baik provinsi maupun kabupaten di Riau diharapkan akan mendapatkan keuntungan setelah kegiatan identifikasi dan inventarisasi ini selesai dilaksanakan.

"Satu di antaranya dengan tertatanya penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan secara baik. Selain itu, kegiatan tersebut akan berkontribusi dalam penerimaan daerah dan pusat melalui sanksi administrasi dan PNBP yang akan dipungut," ungkapnya.

Baca juga : Jangan Sembarang Tebang Pohon, Ini Aturannya

Dalam Surat Perintah ditandatangani Menteri Siti Nurbaya tersebut, ada 4 butir perintah harus dilaksanakan Tim Verifikasi Lapangan.

Tim juga diperintahkan untuk melaksanakan identifikasi dan konsolidasi data dan informasi kegiatan usaha yang terbangun serta tidak memiliki perizinan bidang kehutanan di Riau.

Keempat butir tersebut, pertama melakukan penidentifikasian, pendataan, dan pencatatan kegiatan usaha perkebunan, pertambangan, dan atau kegiatan usaha lainnya yang tak memiliki perizinan di bidang kehutanan di Riau.

Kedua, melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Bupati, Pengelola Kawasan Hutan dan atau pihak-pihak lainnya yang terkait dengan oelaksanaan tugas identifikasi kegiatan usaha terbangunn dan tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan.

Baca juga : Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dicabut, Gugat ke PTUN

Ketiga, menyampaikan hasil pengidentifikasiaan, pendataan, dan pencatatan data dan informasi kegiatan usaha yang tidak memiliki perizinan kepada Direktur Jenderak Penegakkan Hukum LHK selaku Ketua Tim Identifikasi dan Konsolidasi Kegiatan Usaha yang tidak memiliki izin bidang kehutanan di Riau dengan ditembuskan kepada Menteri LHK.

Keempat, melaksanakan tugas mulai tanggal 19 Mei-31 Juli 2022.

"Lebih penting lagi, dengan surat perintah dari Menteri LHK ini terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari," pungkas Murod.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tipe Hutan yang Paling Besar Menyimpan Karbon

Image
Hutan yang tersebar di seluruh penjuru dunia serta ada di setiap negara memiliki jenisnya masing-masing. Jenis hutan yang ada tentu sesuai dengan kondisi alam negara tersebut. Seperti, hutan pada iklim tropis, iklim dingin, dataran rendah hingga daerah pegunungan, bahkan di pulau-pulau yang kecil. Penyebaran hutan di seluruh dunia membentuk adanya kesepakatan, bahwa setiap negara di dunia wajib berperan serta dalam usaha penurunan emisi gas buang. Hutan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Hutan menutupi hampir sepertiga dari seluruh daratan di bumi serta menyediakan manfaat esensial bagi seluruh spesies. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, semua berasal dari hutan. Saat ini, bumi sedang mengalami perubahan iklim (climate change) yang dapat mengancam kehidupan di bumi. World Bank memprediksi pada tahun 2030, efek perubahan iklim dapat membawa kemiskinan bagi 100 juta orang di dunia. Ada berbagai tipe hutan, ada beragam jenis pohon. Tiap tipe dan jenis hu
Read more

43 Juta Ha Lahan Hutan Tumpang Tindih dengan Tambang hingga Sawit

Image
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap terdapat beberapa ketidaksesuaian data batas daerah, tata ruang, dan kawasan hutan. Akibatnya, terjadi tumpang tindih kawasan di beberapa titik. Airlangga mengatakan, dirinya telah menetapkan empat peta indikator tumpang tindih melalui Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian.  Data ini diperoleh dari hasil sinkronisasi satu peta yang ditujukan untuk penyelesaian pemanfaatan ruang yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, izin, Dan/Atau Hak Atas Tanah. "Antara lain bukti ketidaksesuaian batas daerah, tata ruang dan batas hutan di 34 provinsi yang memotret 43,5 juta hektare (ha) yang terindikasi adanya ketidaksesuaian antara tata ruang dan kawasan hutan," ungkapnya di acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024, melalui video yang ditayangkan di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2021). Tidak hanya
Read more

Berikut Upaya Dishut Sultra Untuk Pulihkan Daerah Aliran Sungai

Image
  DAS  merupakan wilayah daratan yang secara topografi dibatasi oleh punggung gunung maupun batas batuan, seperti jalan atau tanggul yang menampung dan menyimpan air hujan untuk dialirkan ke laut melalui sungai utama. Sulawesi Tenggara memiliki banyak aliran sungai yang mengalir dari pegunungan dan bermuara ke wilayah pesisir atau danau. Oleh karena itu, rehabilitasi  Daerah Aliran Sungai (DAS)  menjadi bagian penting dalam penataan wilayah di Sulawesi Tenggara. Kerusakan DAS dapat disebabkan oleh perubahan tata guna lahan, lahan kritis serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan  DAS . Kerusakan lingkungan DAS dapat dilihat dari penyusutan luas hutan serta kerusakan lahan kawasan lindung yang berada di sekitar DAS. Dalam menangani kerusakan DAS yang berada di luar kawasan hutan, Dishut Sulawesi Tenggara melakukan beberapa program, di antaranya mengadakan program rehabilitasi. Jika DAS yang rusak berada di sekitar lahan masyarakat, maka akan dibuat program peng
Read more