Jasa Pengurusan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)


Hutan dikelola oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik (MENLHK) sehingga bagi perusahaan yang melakukan usaha menggunakan hutan baik Perusahaan Pertambangan dan Non Pertambangan harus mendapatakan izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Namun bagi sebagian pengusaha mungkin akan mengalami beberapa kesulitan dalam memenuhi persyaratannya, baik pemenuhan Kewajiban IPPKH, dokumen-dokumen yang harus disiapkan hingga konsekuensi-konsekuensi lainnya, sehingga banyak diantara perusahaan yang menggunakan Jasa Pengurusan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan seperti Jasa Pengurusan IPPKH yang dilakukan oleh PT. Kilau Surya Alam Lestari.

Dalam pengurusan IPPKH ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan oleh perusahaan, yaitu persyaratan Komitmen dan persyaratan teknis. Berikut penjelasan lebih detail terkait kedua persyaratan tersebut:

PERSYARATAN TEKNIS

  1. Surat keterangan dari Direktorat Jenderal yang membidangi Mineral dan Batubara terkait kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi yang dilengkapi peta yang menggambarkan areal yang akan dilakukan kegiatan eksplorasi lanjutan dan
  2. Lokasi, luas areal, dan rincian penggunaan kawasan hutan yang dimohon yang dituangkan dalam bentuk peta skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau lebih besar dalam bentuk softcopy format shapefile (shp) dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;
  3. Peta citra penginderaan jauh dengan resolusi minimal 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan softcopy dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84; (poin ini khusus Persyaratan Teknis untuk Tahap Eksplorasi)
  4. Perizinan/perjanjian yang diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya antara lain Izin Usaha Pertambangan, yang masih berlaku dengan jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan/perjanjian;
  5.  kegiatan operasi produksi bagi pemohon IPPKH untuk kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi;
  6. Rekomendasi gubernur tentang penggunaan kawasan hutan;
  7. Pertimbangan teknis Perum Perhutani dalam hal permohonan berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani;
  8. Pakta integritas dalam bentuk akta notariil yang menyatakan:
  • tidak memberi, menerima, menjanjikan hadiah/hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan permohonan;
  • melakukan permohonan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
    dalam melanggar sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), siap menghadapi konsekuensi hukum.
  • sanggup untuk memenuhi semua kewajiban;
  • semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah;
  • tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada izin dari Menteri;
    bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel;

PERNYATAAN KOMITMEN

  1. Menyelesaikan AMDAL atau UKL-UPL; dan/atau
  2. Menyampaikan pernyataan bersedia mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan.
  3. Menyelesaikan tata batas areal IPPKH;
  4. menyerahkan lahan kompensasi bagi permohonan IPPKH dengan kewajiban menyerahkan lahan kompensasi;
  5. Menyampaikan baseline penggunaan kawasan hutan dan peta baseline skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau skala terbesar pada lokasi yang dimohon bagi permohonan IPPKH dengan kompensasi membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan;

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan saat ini telah berubah menjadi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang selanjutnya disingkat IPPKH adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan. PPKH dalam peraturan terbaru disebut dengan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

Jasa pengurusan PPKH sangat berguna bagi para pengusaha yang membutuhkannya namun tidak mau repot karena rumitnya rantai birokrasi, hal ini dapat kita pahami karena pengguanan hutan harus diatur dengan sangat baik agar dapat sesuai dengan program strategis nasional sekligus penjagaan hutan dari penyalahgunaan.

PT Kilau Surya Alam Lestari telah lama bergerak dibidang perizinan IPPKH maupun pemenuhan kewajiban IPPKH seperti Rehabilitasi DAS, citra satelit dan lain sebagainya. Jika anda memiliki seputar pertanyaan tentang IPPKH silahkan konsultasikan kebutuhan anda melui kontak 0812-7991-0832 atau email info@kilausurya.co.id

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tipe Hutan yang Paling Besar Menyimpan Karbon

Image
Hutan yang tersebar di seluruh penjuru dunia serta ada di setiap negara memiliki jenisnya masing-masing. Jenis hutan yang ada tentu sesuai dengan kondisi alam negara tersebut. Seperti, hutan pada iklim tropis, iklim dingin, dataran rendah hingga daerah pegunungan, bahkan di pulau-pulau yang kecil. Penyebaran hutan di seluruh dunia membentuk adanya kesepakatan, bahwa setiap negara di dunia wajib berperan serta dalam usaha penurunan emisi gas buang. Hutan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Hutan menutupi hampir sepertiga dari seluruh daratan di bumi serta menyediakan manfaat esensial bagi seluruh spesies. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, semua berasal dari hutan. Saat ini, bumi sedang mengalami perubahan iklim (climate change) yang dapat mengancam kehidupan di bumi. World Bank memprediksi pada tahun 2030, efek perubahan iklim dapat membawa kemiskinan bagi 100 juta orang di dunia. Ada berbagai tipe hutan, ada beragam jenis pohon. Tiap tipe dan jenis hu
Read more

43 Juta Ha Lahan Hutan Tumpang Tindih dengan Tambang hingga Sawit

Image
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap terdapat beberapa ketidaksesuaian data batas daerah, tata ruang, dan kawasan hutan. Akibatnya, terjadi tumpang tindih kawasan di beberapa titik. Airlangga mengatakan, dirinya telah menetapkan empat peta indikator tumpang tindih melalui Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian.  Data ini diperoleh dari hasil sinkronisasi satu peta yang ditujukan untuk penyelesaian pemanfaatan ruang yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, izin, Dan/Atau Hak Atas Tanah. "Antara lain bukti ketidaksesuaian batas daerah, tata ruang dan batas hutan di 34 provinsi yang memotret 43,5 juta hektare (ha) yang terindikasi adanya ketidaksesuaian antara tata ruang dan kawasan hutan," ungkapnya di acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024, melalui video yang ditayangkan di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2021). Tidak hanya
Read more

Berikut Upaya Dishut Sultra Untuk Pulihkan Daerah Aliran Sungai

Image
  DAS  merupakan wilayah daratan yang secara topografi dibatasi oleh punggung gunung maupun batas batuan, seperti jalan atau tanggul yang menampung dan menyimpan air hujan untuk dialirkan ke laut melalui sungai utama. Sulawesi Tenggara memiliki banyak aliran sungai yang mengalir dari pegunungan dan bermuara ke wilayah pesisir atau danau. Oleh karena itu, rehabilitasi  Daerah Aliran Sungai (DAS)  menjadi bagian penting dalam penataan wilayah di Sulawesi Tenggara. Kerusakan DAS dapat disebabkan oleh perubahan tata guna lahan, lahan kritis serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan  DAS . Kerusakan lingkungan DAS dapat dilihat dari penyusutan luas hutan serta kerusakan lahan kawasan lindung yang berada di sekitar DAS. Dalam menangani kerusakan DAS yang berada di luar kawasan hutan, Dishut Sulawesi Tenggara melakukan beberapa program, di antaranya mengadakan program rehabilitasi. Jika DAS yang rusak berada di sekitar lahan masyarakat, maka akan dibuat program peng
Read more