Izin Pakai Hutan Menurut UU Cipta Kerja

   

sumber foto : mediaindonesia

Dalam UU Kehutanan, istilah izin usaha untuk pemanfaatan kawasan hutan ada di pasal 26 dan 28. Sementara izin pinjam pakai kawasan hutan ada di pasal 38. Sementara perizinan berusaha dalam UU Cipta Kerja  ada di pasal 26 ayat (2) dan pasal 28 ayat (2) untuk kegiatan pemanfaatan hutan. Sedangkan izin pinjam pakai kawasan hutan berubah menjadi persetujuan pinjam pakai kawasan hutan.

Ada istilah baru dalam UU Cipta Kerja bidang kehutanan dan PP 23/2021 terkait pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, yakni perizinan berusaha dan persetujuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perizinan berusaha adalah istilah baru karena UU 41/1999 tentang kehutanan hanya mengenal istilah “izin usaha” untuk pemanfaatan kawasan hutan dan “izin pinjam pakai kawasan hutan” dalam penggunaan kawasan hutan.

Apa bedanya? Dalam PP 23/2021, perizinan berusaha adalah legalitas untuk pelaku usaha memulai dan menjalankan usaha. Pemanfaatan hutan bertujuan memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat.

Pemanfaatan hutan berdasarkan perizinan berusaha melalui a) usaha pemanfaatan kawasan; b) usaha pemanfaatan jasa lingkungan; c) usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan d) pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Perizinan berusaha bisa di hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi.

Pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan pada hutan lindung berupa multiusaha kehutanan berupa a) pemanfaatan kawasan; b) pemanfaatan jasa lingkungan; dan/atau c) pemungutan hasil hutan bukan kayu. Jangka waktu kegiatan usaha pemanfaatan hutan pada hutan lindung paling singkat 35 tahun. 

Sementara pemanfaatan hutan produksi melalui multiusaha kehutanan berupa a) pemanfaatan kawasan; b) pemanfaatan jasa lingkungan; c. pemanfaatan hasil hutan kayu; d) pemanfaatan hasil hutan bukan kayu e) pemungutan hasil hutan kayu; dan/atau f) pemungutan hasil hutan bukan kayu. Durasinya 90 tahun yang bisa diperpanjang melalui evaluasi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pembatasan perizinan berusaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi sama dengan perizinan berusaha pada hutan lindung. Bedanya pembatasan luasan perizinan berusaha diberikan paling luas 50.000 hektare, kecuali di Papua bisa 100.000 hektare.

Perizinan berusaha pemanfaatan hutan pada hutan lindung  maupun hutan produksi bisa diajukan oleh a) perseorangan; b) koperasi; c) badan usaha milik negara; d) badan usaha milik daerah; atau e) badan usaha milik swasta.

Adapun penggunaan kawasan hutan bertujuan mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Persetujuan penggunaan kawasan hutan adalah persetujuan penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut.

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan hanya bisa dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan. Selain kegiatan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan untuk kegiatan lain yang dapat menunjang pengelolaan hutan secara langsung maupun tidak langsung melalui mekanisme kerja sama.

Jenis kegiatannya antara lain pertambangan, pertahanan dan keamanan, tempat pemrosesan akhir sampah, fasilitas pengolahan limbah, atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup, waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya, jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api dan yang lainnya.

Jangka waktu persetujuan penggunaan kawasan hutan sama dengan jangka waktu perizinan berusaha sesuai bidangnya. Jangka waktu persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan yang tidak memerlukan perizinan berusaha sesuai bidangnya paling lama 20 tahun dan bisa diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.

KONSULTAN IPPKH

  • Lembaga Konsultan: PT Kilausurya Alam Lestari
  • Telpon/wa : 081279910832
  • email : info@kilausurya.co.id

sumber : forestdigest.com / Perizinan Berusaha dalam UU Cipta Kerja , Istilah-istilah baru dalam UU Cipta Kerja. Perizinan berusaha, penggunaan kawasan hutan, pemanfaatan kawasan hutan.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tipe Hutan yang Paling Besar Menyimpan Karbon

Image
Hutan yang tersebar di seluruh penjuru dunia serta ada di setiap negara memiliki jenisnya masing-masing. Jenis hutan yang ada tentu sesuai dengan kondisi alam negara tersebut. Seperti, hutan pada iklim tropis, iklim dingin, dataran rendah hingga daerah pegunungan, bahkan di pulau-pulau yang kecil. Penyebaran hutan di seluruh dunia membentuk adanya kesepakatan, bahwa setiap negara di dunia wajib berperan serta dalam usaha penurunan emisi gas buang. Hutan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Hutan menutupi hampir sepertiga dari seluruh daratan di bumi serta menyediakan manfaat esensial bagi seluruh spesies. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, semua berasal dari hutan. Saat ini, bumi sedang mengalami perubahan iklim (climate change) yang dapat mengancam kehidupan di bumi. World Bank memprediksi pada tahun 2030, efek perubahan iklim dapat membawa kemiskinan bagi 100 juta orang di dunia. Ada berbagai tipe hutan, ada beragam jenis pohon. Tiap tipe dan jenis hu
Read more

43 Juta Ha Lahan Hutan Tumpang Tindih dengan Tambang hingga Sawit

Image
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap terdapat beberapa ketidaksesuaian data batas daerah, tata ruang, dan kawasan hutan. Akibatnya, terjadi tumpang tindih kawasan di beberapa titik. Airlangga mengatakan, dirinya telah menetapkan empat peta indikator tumpang tindih melalui Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian.  Data ini diperoleh dari hasil sinkronisasi satu peta yang ditujukan untuk penyelesaian pemanfaatan ruang yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, izin, Dan/Atau Hak Atas Tanah. "Antara lain bukti ketidaksesuaian batas daerah, tata ruang dan batas hutan di 34 provinsi yang memotret 43,5 juta hektare (ha) yang terindikasi adanya ketidaksesuaian antara tata ruang dan kawasan hutan," ungkapnya di acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024, melalui video yang ditayangkan di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2021). Tidak hanya
Read more

Berikut Upaya Dishut Sultra Untuk Pulihkan Daerah Aliran Sungai

Image
  DAS  merupakan wilayah daratan yang secara topografi dibatasi oleh punggung gunung maupun batas batuan, seperti jalan atau tanggul yang menampung dan menyimpan air hujan untuk dialirkan ke laut melalui sungai utama. Sulawesi Tenggara memiliki banyak aliran sungai yang mengalir dari pegunungan dan bermuara ke wilayah pesisir atau danau. Oleh karena itu, rehabilitasi  Daerah Aliran Sungai (DAS)  menjadi bagian penting dalam penataan wilayah di Sulawesi Tenggara. Kerusakan DAS dapat disebabkan oleh perubahan tata guna lahan, lahan kritis serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan  DAS . Kerusakan lingkungan DAS dapat dilihat dari penyusutan luas hutan serta kerusakan lahan kawasan lindung yang berada di sekitar DAS. Dalam menangani kerusakan DAS yang berada di luar kawasan hutan, Dishut Sulawesi Tenggara melakukan beberapa program, di antaranya mengadakan program rehabilitasi. Jika DAS yang rusak berada di sekitar lahan masyarakat, maka akan dibuat program peng
Read more